oleh

Pemda Harus Memaksimalkan Belanjakan Anggaran

APBD sebagai dokumen daerah yang memuat kebijakan anggaran perlu mendapatkan perhatian dan penelaahan  yang serius, karena APBD memuat fungsi distribusi anggaran. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan APBD adalah keberpihakan kepada rakyat banyak dan mempertimbangkan aspek kemampuan daerah, serta mampu menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk memajukan daerah. Prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kesejahteraan merupakan prasyarat wajib terwujudnya APBD yang pro rakyat, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga prinsip tersebut wajib dilaksanakan.

Kecilnya penyerapan anggaran dan kebiasaan pemda melakukan penyerapan di akhir tahun anggaran untuk belanja modal sudah dipastikan akan mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemda kepada masyarakat. Banyak proyek  pembangunan infrastruktur di daerah yang belum terlaksana dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan akan memburuk serta masyarakat pun dirugikan. Di beberapa kabupaten di pulau jawa saja, banyak proyek  perbaikan jalan dan pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan belum berjalan merata.

Pencegahan masalah seperti ini terus berulang setiap tahunnya, mungkin Kemendagri tidak hanya memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkan standart pelayanan minimal saat memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun juga harus tegas memberikan sanksi kepada pemda yang lamban dalam menyerap anggaran terutama anggaran untuk belanja modal.

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan mengikuti siklus akuntansi pada umumnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri Nomor 13Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses  pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat  Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas,  pengeluaran kas, selain kas, dan aset.

(artikel :Ainul Makhnunah, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)lopelopefoto

Komentar

News Feed