oleh

Aliansi BEM Surabaya : “Dunia Pendidikan Diambang Kehancuran”

Surabaya, Akuratnews.com – Menyikapi Polemik SPP khususnya di perguruan tinggi swasta (PTS) yang hingga saat ini belum mendapat perhatian dari Pemerintah (Kemendikbud), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Surabaya, melakukan audensi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah VII Jatim, Jum’at (25/6/2020).

Selain itu, BEM Surabaya juga menyikapi Permendikbud no 25 tahun 2020 yang mengatur terkait Relaksasi uang kuliah tunggal (UKT) Perguruan Tinggi Negeri yang belum juga konkret Implementasinya.

Dalam Audiensi virtual dengan Soeprapto Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jatim tersebut, Presiden BEM Ubhara Andi Setyawan sangat menyayangkan karena hanya berjalan normatif.

“Kami sangat kecewa, karena audiensi hanya berjalan normatif dan tidak ada keputusan tegas. Sebelumnya bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makariem yang diwakili Dirjen Dikti juga sama (Normatif),” Sesal Andy Setyawan.

Andy menambahkan bahwa LLDIKTI perlu merekomendasikan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Jatim untuk membuat regulasi yang mengatur tentang penundaan pembayaran SPP atau UKT di akhir Semester VIII.

“Saat ini (Pedemi Covid -19) perekonomian Orang tua mahasiswa tergolong sulit untuk membayar tagihan pendidikan yang tinggi. Dan sangat disayangkan bila Mahasiswa tidak bisa UAS hanya karena belum bisa bayar Kuliah pada semester ini,” tambahnya

Sementara Eko Pratama selaku koordinator BEM Surabaya menyampaikan bahwasanya saat ini Pendidikan diambang kehancuran, karena hanya bisa diakses orang kaya yang tidak terdampak covid-19, terlebih untuk Perguruan tinggi Swasta yang notabene uang kuliahnya terbilang tinggi.

“Kampus swasta terkesan tutup mata, dengan berdalih kemampuan Universitas dalam membantu subsidi di tengah pandemi ini sudah maksimal, tapi tidak ada transparansi anggaran pendidikan perguran tinggi masing-masing,” ungkap Eko Pratama

Mereka juga merekomendasikan kepada LLDIKTI, agar segera berkoordinasi dengan DPRD dan Pemprov Jatim untuk mengalokasikan anggaran penyangga jejaring sosial di bidang pendidikan.

“Ada Ratusan PTS di Jatim yang saat ini benar-benar membutuhkan stimulus anggaran untuk keberlangsungan pendidikan di perguruan tingginya, terkhusus untuk PTS yang studen body nya di bawah 1000,” paparnya

“Pemprov dan Negara benar-benar Harus hadir memberikan kebijakan Pro mahasiswa di situasi genting seperti saat sekarang ini, Tegas Eko

Eko Juga menyerukan, kepada segenap Mahasiswa di seluruh Kabupaten kota di Jatim untuk Fokus dan turut serta menyuarakan Polemik pendidikan saat ini.

“Aliansi BEM Surabaya akan mengekspansikan gerakan ini ke seluruh Kabupaten/kota di Jawa Timur, agar eskalasi gerakan #Soroti SPP PTS dan #PTS Bukan Anak Tiri ini meledak dan Negara bisa mendengar,” pungkas Eko

Hal senada juga di sampaikan Mahmud, agar transparansi keuangan di perguruan tinggi harus di buka ke publik, tidak hanya selesai di auditor.

“Transparansi keuangan perguruan tinggi sudah diamanatkan dalam Pasal 78 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Namun beragam dalih dan alasan Kampus untuk memberikan bantuan kepada Mahasiswanya dan kami meminta LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur membuka data tersebut,” desak wakil presiden BEM Untag tersebut.

Namun, Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jatim Soeprapto mengaku tidak mempunyai kewenangan yang luas untuk mendesak perguruan tinggi membuka data tersebut, hal tersebut yang sangat disayangkan oleh BEM Surabaya.

Dalam Audiensi tersebut BEM Surabaya menuntut lima point kepada LLDIKTI VII Wilayah Jatim yaitu : Mendesak Kemendikbud untuk memberikan regulasi yang jelas atas subsidi Bantuan anggaran Relaksasi SPP Terhadap Perguruan Tinggi Swasta; Mengawal Implementasi Kebijakan Permendikbud No.25 Tahun 2020 terhadap perguruan tinggi negeri; Menuntut LLDIKTI Wilayah VII Jatim untuk memberikan transparansi dan membukan data transparansi pengelolaan keuangan oleh masing-masing perguruan tinggi; Menuntut LLDIKTI Wilayah VII Jatim untuk turut serta dalam menyelesaikan persoalan relaksasi SPP dengan membangun Koordinasi dan kerjasama bersama pemerintah daerah; Menuntut DPRD Jatim untuk mendesak Pemerintah Provinsi Jatim agar memberikan bantuan terhadap relaksasi SPP perguruan tinggi swasta.

BEM Surabaya akan kembali melakukan aksi bila tuntutannya tidak direspon¬† dalam waktu 2×24 jam, sesuai ditanda tanganinya nota kesepakatan bersama¬†LLDIKTI Wilayah VII Jatim. (Hendrik)

Komentar

News Feed